1. Data Publikasi
a. Judul tulisan : Ketika Bawahan Menentang Atasan.
b. Nama Penulis : Koran Pos Kota.
c. Penerbit : Pos Kota.
d. Tgl penerbitan : 31 maret 2012.
e. Tema : penolakan kenaikan BBM.
2. Ringkasan
Rencana kenaikan BBM menuai Pro dan Kontra, beberapa kepala daerah satu persatu mulai berpihak kepada masyarakat yaitu menolak kenaikan BBM seperti yang dilakukan oleh Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatno dan Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Harsono. Keberanian kepala daerah tersebut membuat geram Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dia mengancam akan memberhentikan oknum kepala daerah pendemo sesuai dengan Pasal 27 & Pasal 28 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tetapi ancaman tersebut ditantang oleh bawahannya itu dengan dalih kepentingan masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyatakan bahwa sikap kepala daerah ikut berdemo tidak perlu direspon dengan ancaman pemenrintah pusat karena perbuatan itu tidak melanggar aturan. Hal senada diungkap Airlangga Pribadi selaku pengajar ILmu Politik Universitas Airlangga dan Arie Sudjito selaku pengajar Sosiologi Universitas Gajah Mada, keduanya menyatakan bahwa kepala daerah sudah sepatutnya peka terhadap dampak sosial kenaikan BBM jadi wajar bila kepala daerah ikut menyuarakan aspirasi rakyatnya..
K keunggulan
Keunggulan dari artikel ini yaitu ketika membahas tentang Kepedulian kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat dengan ikut meneriakan penolakan kenaikan BBM yang memang seharusnya diikuti oleh semua kepala daerah yang lain.
4. Kelemahan
· Artikel ini hanya melihat beberapa pendapat dari kepala daerah tanpa mrlihat lebih jelas pendapat dari kepala daerah yang lain
5. Saran
· Agar lebih memperluas pendapat – pendapat dari beberapa kepala daerah
· Seharusnya penulis menyertakan pendapat dari pendemo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar